Reklamasi Teluk Jakarta dan Benoa

poster-reklamasi-lahan

Berdasarkan seruan aksi dari BEM SI 2 Tahun Jokowi-JK, terdapat 5 poin yang akan dibahas, yaitu kebakaran hutan dan lahan, tax amnesty, reklamasi Teluk Jakarta dan Benoa, izin ekspor konsentrat dan komitmen usaha hilirisasi minerba, serta pencabutam hukum kebiri. Dari kelima topik aksi tersebut, materi yang paling berhubungan dengan MIPA adalah “Reklamasi Teluk Jakarta dan Benoa”.

Berdasarkan analisis dari ilmusipil.com, sisi positif dari reklamasi adalah: pertama, bertambahnya luas daratan untuk dilakukan pembangunan. Tentunya dengan ini, kepadatan penduduk bisa dikurangi. Kedua, lahan hasil reklamasi dapat menjadi sarana rekreasi yang berpeluang meningkatkan pendapatan negara jika dibangun infrastruktur yang memadai. Ketiga, lahan reklamasi bersifat anti banjir jika tembok anti air laut yang dibangun kokoh. Keempat, lahan reklamasi, khususnya bagian pantai, bersifat anti abrasi jika penahan yang dibangunnya kokoh.

Akan tetapi, reklamasi tentunya memiliki sisi negatif pula, khususnya terhadap lingkungan. Pertama, ekosistem di sekitar lahan reklamasi rusak, yang dampak jangka panjangnya adalah ketidakseimbangan alam dan kemungkinan perusakan bumi secara total. Kedua, terjadinya peninggian air laut akibat “space” yang harusnya diisi oleh air laut kini diisi oleh daratan, membuat air laut tidak punya tempat lain selain dengan meninggikan permukaannya. Ketiga, air laut yang meninggi ini menyebabkan daerah pantai rawan tenggelam. Hal ini juga dapat menyebabkan tanaman mati. Sawah di sekitar pantai pun tidak subur. Keempat, reklamasi berpotensi mencemarkan air laut, sehingga ikan-ikan banyak yang mati dan nelayan akan kehilangan mata pencahariannya.

Dari paparan di atas, sikap yang akan kami ambil adalah MENOLAK Reklamasi Teluk Jakarta dan Benoa karena secara umum, lingkungan jauh lebih dirugikan oleh keuntungan yang masih berstatus “jika”.

sumber:
– Kajian BEM Undip mengenai Reklamasi Teluk Jakarta dan Benoa
– ilmusipil.com

Info Kastrat
Departemen Kajian Strategis
BEM Kema FMIPA Unpad Kabinet Seru 2016
Lantangkan ide-ide berbahayamu!

Advertisements

UKT Unpad; Naik, Turun, Atau…?

UKT

UKT adalah singkatan dari Uang Kuliah Tunggal, yang merupakan nama dari sebuah sistem pembayaran yang saat ini berlaku di seluruh PTN. Ketentuan ini berdasarkan Permendikbud No. 55 Tahun 2013 Pasal 1 Ayat 3, yakni “Setiap mahasiswa hanya membayar satu komponen saja (bernama UKT)“. Sama seperti PTN lainnya, mulai tahun 2013, Unpad juga menerapkan sistem Uang Kuliah Tunggal (UKT). Jadi, semua komponen pembiayaan seperti uang gedung, SPP, uang almamater, uang praktikum, dan biaya-biaya pokok atau penunjang lain dilebur menjadi satu dan dibagi rata dalam 8 semester. Kemudian dari total pembiayaan kuliah, dibuat layering/kelompok untuk masing-masing mahasiswa sesuai dengan kemampuan orang tua/wali. Sistem UKT ini berarti tidak ada pungutan lain selain jumlah yang yang telah ditetapkan.

Continue reading

Revisi UU KPK; Pro dan Kontra Tanpa Batas

Save KPK

sumber: rakyatku.com

DPR mulai menyerap berbagai aspirasi masukan dari kelompok masyarakat dan sejumlah pemangku kepentingan dalam pembahasan Revisi Undang-Undang No.30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pro kontra masih terus terjadi. Koalisi Masyarakat Sipil yang dimotori Indonesia Corruption Watch (ICW) tetap menegaskan sikapnya menolak RUU tersebut. Sejumlah catatan ICW diutarakan saat audiensi dengan Badan Legislasi (Baleg) di Gedung DPR, Selasa (9/2).

Continue reading