Kilang Minyak untuk Badan Usaha Swasta

poster-kilang-minyak

Menteri ESDM Ignasius Jonan baru saja menandatangani Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri oleh Badan Usaha Swasta (Permen ESDM 35/2016). 

Berdasarkan Permen ESDM 35/2016 ini, swasta diizinkan membangun kilang minyak. Kilang bukan lagi monopoli PT Pertamina (Persero). Tujuannya ialah menekan impor BBM yang saat ini sudah mencapai 800.000 barel per hari (bph) atau 50% dari kebutuhan nasional.

Peraturan ini dibuat dalam rangka mewujudkan ketahanan energi, menjamin ketersediaan bahan bakar minyak, dan mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak. Pemerintah memandang perlu mengoptimalkan partisipasi badan usaha swasta untuk melaksanakan pembangunan kilang minyak di dalam negeri.

Tak tanggung-tanggung, Jonan juga memperbolehkan swasta membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sendiri. Menurut Jonan, produk akhir dari minyak tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, juga nantinya dapat diekspor ke luar negeri jika produknya melimpah.

> Apa saja isi Permen tersebut?

Pasal 3 menyebutkan, badan usaha swasta dapat melaksanakan pembangunan kilang minyak di dalam negeri. Pembangunan kilang minyak ini dilakukan berdasarkan Izin Usaha Pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dalam rangka meningkatkan kelayakan keekonomian, pelaksanaan pembangunan kilang minyak oleh badan usaha swasta dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas insentif fiskal maupun non fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau mengintegrasikan pemroduksian petrokimia,” bunyi Pasal 4 Permen ESDM itu.

Aturan ini juga mengatur bahwa penyediaan bahan baku untuk kilang minyak dapat berasal dari minyak bumi dan/atau kondensat yang berasal dari dalam negeri dan/atau impor.

Terkait hasil produksi kilang minyak berupa BBM, menurut Permen ini, diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hasil produksi kilang minyak dapat dijual ke luar negeri, dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara hasil produksi kilang minyak berupa BBM dapat dijual kepada semua pengguna akhir di dalam negeri.

Menurut Permen ini, badan usaha swasta yang melakukan pembangunan kilang minyak, dapat ditunjuk langsung sebagai badan usaha penerima penugasan untuk mendistribusikan jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan di dalam negeri. Penunjukan tersebut, diberikan kepada badan usaha swasta yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi.

Permen ini juga menegaskan, bahwa Badan Pengatur (BPH) Migas memberikan penugasan kepada badan usaha swasta untuk mendistribusikan jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan yang telah memenuhi ketentuan tersebut.

Pemerintah juga menetapkan, pembangunan kilang minyak harus menggunakan teknologi yang memenuhi ketentuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan, serta mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.

Selanjutnya, Dirjen Migas melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian kilang minyak oleh badan usaha swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan usaha swasta yang melakukan pembangunan kilang minyak, menurut Permen ini, wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Dirjen Migas setiap 3 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 12 Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2016 yang telah ditandatangani oleh Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekotjahjana itu.

> Bagaimana pengaruhnya terhadap pasar PERTAMINA?

Menurut perhitungan Pertamina, dengan adanya 4 proyek modifikasi kilang (Refinery Development Master Plan/RDMP) dan 2 proyek pembangunan kilang baru (Grass Root Refinery/GRR) yang mereka jalankan, di 2023 Indonesia sudah ‘swasembada’ BBM.

Pada 2022, Pertamina menargetkan kapasitas kilang minyak mereka sudah 2 juta bph. Kapasitas akan terus ditambah hingga mencapai 2,6 juta bph pada 2030. Jumlah ini mereka anggap sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Terkait hal ini, Jonan berpendapat bahwa pasar untuk kilang swasta masih sangat terbuka, tidak perlu berebut pasar dengan Pertamina. Sebab, konsumsi BBM di dalam negeri terus naik, meningkat 1,5 kali lipat pertumbuhan ekonomi per tahun. Menurutnya, pasti ada peluang pasar. Pemilik kilang harus jeli, kalau tak bisa dijual di dalam negeri maka harus dicari pasar ekspor.

sumber:
http://m.news.viva.co.id/news/read/851573-kini-swasta-boleh-bangun-kilang-hingga-spbu?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
http://www.faktamedia.top/2016/11/swasta-boleh-bangun-kilang-apakah-jadi.html?m=1
http://setkab.go.id/permen-esdm-no-352016-pemerintah-beri-kesempatan-swasta-bangun-kilang-minyak/

Info Kastrat
Departemen Kajian Strategis
BEM Kema FMIPA Unpad Kabinet Seru 2016
Lantangkan ide-ide berbahayamu!

Advertisements

Pahlawan?

 

poster-hari-pahlawan

Pahlawan adalah orang yang berjasa karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau pejuang yang gagah berani. Pahlawan diambil dari bahasa Sanskerta phala-wan yang berarti orang yang dari dirinya menghasilkan buah (phala) yang berkualitas bagi bangsa, negara, dan agama. (Wikipedia)

Hari ini, tanggal 10 November tepatnya, adalah hari yang diperingati Indonesia sebagai Hari Pahlawan. Memangnya ada kejadian apa di hari itu puluhan tahun yang lalu? Apa yang mendasari 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan?

Semuanya berawal dari tewasnya Brigadir Jenderal Mallaby, pimpinan Tentara Inggris untuk Jawa Timur, pada 30 Oktober 1945. Saat itu, Mallaby yang menggunakan mobil berpapasan dengan milisi Indonesia. Terjadi kesalahpahaman sehingga timbullah baku tembak. Mallaby tewas dalam baku tembak itu, tanpa diketahui siapa pelakunya―entah pribumi atau tentara Inggris itu sendiri.

Kematian Mallaby ini menyebabkan tentara Inggris murka. Pengganti Mallaby, Mayor Robert Mansergh, kemudian mengeluarkan ultimatum untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara AFNEI dan administrasi NICA. Ultimatum tersebut juga menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah jam 6.00 pagi tanggal 10 November 1945.

Ultimatum tersebut dianggap sebagai penghinaan oleh sebagian besar milisi Indonesia di Surabaya. Mereka menolak ultimatum itu dengan alasan Republik Indonesia kala itu sudah resmi berdiri dan Tentara Keamanan Rakyat pun sudah dibentuk sebagai pasukan negara. Selain itu, banyak organisasi perjuangan bersenjata bentukan masyarakat, termasuk di kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar, yang menentang masuknya kembali pemerintahan Belanda yang memboncengi kehadiran tentara Inggris di Indonesia.

Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan berskala besar yang diawali dengan pengeboman udara ke gedung-gedung pemerintahan Surabaya. Mereka juga mengerahkan sekitar 30.000 infanteri, sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang. Meriam dari laut dan darat juga dilancarkan oleh tentara Inggris.

Rakyat tentu saja tidak tinggal diam menghadapi teror ini. Perlawanan pasukan dan milisi Indonesia kemudian berkobar di seluruh kota, dengan bantuan yang aktif dari penduduk. Terlibatnya penduduk dalam pertempuran ini mengakibatkan ribuan penduduk sipil jatuh menjadi korban dalam serangan tersebut, baik meninggal maupun terluka.

Di luar dugaan pihak Inggris yang menduga bahwa Surabaya bisa ditaklukkan dalam tiga hari, para tokoh masyarakat seperti pelopor muda Bung Tomo terus menggerakkan semangat pemuda-pemuda Surabaya sehingga perlawanan terus berlanjut di tengah serangan skala besar Inggris. Pertempuran skala besar ini mencapai waktu sampai tiga minggu, sebelum seluruh kota Surabaya akhirnya jatuh di tangan pihak Inggris.

Setidaknya 6.000 – 16.000 pejuang dari pihak Indonesia tewas dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Korban dari pasukan Inggris dan India kira-kira sejumlah 600 – 2.000 tentara. Pertempuran berdarah di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa tersebut telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada hari 10 November ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia hingga sekarang.

Ringkasnya, 10 November 1945 merupakan hari dimana semangat rakyat Indonesia dalam melawan penjajah menyala-nyala. Hari tersebut merupakan saat dimana seluruh rakyat Surabaya bersatu, melawan penjajah hingga berani mengorbankan nyawa sendiri. Mereka membela apa yang bagi mereka benar, dan itulah pahlawan yang sesungguhnya.

Di era modern seperti sekarang mungkin tidak ada lagi pahlawan yang memperjuangkan kebenaran melalui perlawanan seperti dahulu, tetapi kita kembali ke definisi pahlawan. Pahlawan adalah pejuang kebenaran, bukan pejuang perang. Siapapun yang memperjuangkan kebenaran, seperti guru, ilmuwan, ahli hukum, politisi, orang tua, bahkan diri kita sendiri, layak disebut sebagai pahlawan.

Ingatlah, setiap orang memiliki sisi heroik dalam dirinya yang mungkin tidak disadari oleh siapapun.

Selamat Hari Pahlawan.

sumber:
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pahlawan
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_10_November

Info Kastrat
Departemen Kajian Strategis
BEM Kema FMIPA Unpad Kabinet Seru 2016
Lantangkan ide-ide berbahayamu!

Reklamasi Teluk Jakarta dan Benoa

poster-reklamasi-lahan

Berdasarkan seruan aksi dari BEM SI 2 Tahun Jokowi-JK, terdapat 5 poin yang akan dibahas, yaitu kebakaran hutan dan lahan, tax amnesty, reklamasi Teluk Jakarta dan Benoa, izin ekspor konsentrat dan komitmen usaha hilirisasi minerba, serta pencabutam hukum kebiri. Dari kelima topik aksi tersebut, materi yang paling berhubungan dengan MIPA adalah “Reklamasi Teluk Jakarta dan Benoa”.

Berdasarkan analisis dari ilmusipil.com, sisi positif dari reklamasi adalah: pertama, bertambahnya luas daratan untuk dilakukan pembangunan. Tentunya dengan ini, kepadatan penduduk bisa dikurangi. Kedua, lahan hasil reklamasi dapat menjadi sarana rekreasi yang berpeluang meningkatkan pendapatan negara jika dibangun infrastruktur yang memadai. Ketiga, lahan reklamasi bersifat anti banjir jika tembok anti air laut yang dibangun kokoh. Keempat, lahan reklamasi, khususnya bagian pantai, bersifat anti abrasi jika penahan yang dibangunnya kokoh.

Akan tetapi, reklamasi tentunya memiliki sisi negatif pula, khususnya terhadap lingkungan. Pertama, ekosistem di sekitar lahan reklamasi rusak, yang dampak jangka panjangnya adalah ketidakseimbangan alam dan kemungkinan perusakan bumi secara total. Kedua, terjadinya peninggian air laut akibat “space” yang harusnya diisi oleh air laut kini diisi oleh daratan, membuat air laut tidak punya tempat lain selain dengan meninggikan permukaannya. Ketiga, air laut yang meninggi ini menyebabkan daerah pantai rawan tenggelam. Hal ini juga dapat menyebabkan tanaman mati. Sawah di sekitar pantai pun tidak subur. Keempat, reklamasi berpotensi mencemarkan air laut, sehingga ikan-ikan banyak yang mati dan nelayan akan kehilangan mata pencahariannya.

Dari paparan di atas, sikap yang akan kami ambil adalah MENOLAK Reklamasi Teluk Jakarta dan Benoa karena secara umum, lingkungan jauh lebih dirugikan oleh keuntungan yang masih berstatus “jika”.

sumber:
– Kajian BEM Undip mengenai Reklamasi Teluk Jakarta dan Benoa
– ilmusipil.com

Info Kastrat
Departemen Kajian Strategis
BEM Kema FMIPA Unpad Kabinet Seru 2016
Lantangkan ide-ide berbahayamu!

Polemik UU Tax Amnesty

1479775118402

Pengampunan pajak atau Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pada hari Selasa (28/6), bertempat di Gedung Nusantara I DPR RI telah dilaksanakan sidang paripurna yang membahas tentang pengesahan UU Tax Amnesty.  Salah satu alasan Pemerintah mengesahkan UU Tax Amnesty karena target penerimaan negara melalui pajak yang masih rendah, yaitu Rp. 364,1 triliun atau sebesar 26,8% dari target penerimaan untuk APBN 2016 turun sebesar 2,3% dibanding periode yang sama tahun lalu. Itu semua disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan dan terbatasnya kewenangan Direktorat Jenderal Pajak terhadap akses data perbankan. Padahal jika memang itu alasannya pemerintah seharusnya juga mengevaluasi dan memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia dengan meninjau kembali UU no 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Pengesahan UU Tax Amnesty bukan tanpa cacat, ada pelbagai dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari pengesahan UU Tax Amnesty adalah muncul persepsi ketidakadilan wajib pajak yang telah patuh. Kemudian, itu juga menunjukan kelemahan penegak hukum terhadap pengemplang pajak dan lemahnya administrasi pajak. Ujungnya, publik dapat menilai penerapan Tax Amnesty upaya membungkus praktik pengindaran dan pengemplang pajak menjadi suatu hal yang lumrah.

Disisi lain banyak pihak yang menolak kebijakan pajak tersebut karena diniliai hingga saat ini belum ada yang bisa menjamin ketika ada pengampunan pajak, para wajib pajak “nakal” ini apakah akan taat nantinya. Kebanyakkan masyarakat juga menilai UU Tax Amnesty yang dipercepat ada sangkut pautnya dengan mulai terbongkarnya skandal “Panama Papers” yang bertujuan untuk melepaskan diri dari jeratan hukum. Sepertinya anggapan itu cukup wajar karena pembahasan UU Tax Amnesty hanya memakan waktu 17 hari kerja. Bahkan, selain komisi XI yang membidangi hal tersebut, peserta sidang paripurna baru mendapatkan draft pembahasan sidang pada hari pengesahan UU tersebut. Tentunya pembahasan tersebut sangat terburu-buru dan tidak komprehensif.

Sebenarnya kebijakan ini bukan merupakan hal yang baru karena pemerintah Indonesia telah dua kali melakukan kebijakan pengampunan pajak atau Tax Amnesty, yakni pada 1984 dan 2008. Keduanya gagal meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Belajar dari dua kegagalan itu, seharusnya pemerintah bisa lebih hati-hati mewacanakan penetapan Tax Amnesty. Untuk membuat program ini berjalan dengan sesuai yang diharapkan, pemerintah masih perlu memperbaiki sistem kelembagaan, sistem administrasi, dan penataan regulasi pajak agar kebijakan bisa berhasil dan tidak kembali mengalami kegagalan.

.

.

sumber:

Info Kastrat
Departemen Kajian Strategis
BEM Kema FMIPA Unpad Kabinet Seru 2016
Lantangkan ide-ide berbahayamu!

Menjaga Eksistensi Pancasila

1479775954865

Sampai detik ini Pancasila merupakan dasar negara Indonesia, welstanchauung-nya bangsa Indonesia. Pancasila pada tahun ini merayakan hari jadinya yang ke-71 tahun. Selama tujuh puluh tahun itu pula Pancasila tetap setia dan kokoh menjadi dasar negara bagi Indonesia.Dalam perjalanannya, Pancasila mengalami pasang surut dialektika. Pada masa kemerdekaan, Pancasila menjadi semacam suatu alat pemersatu bangsa. Walaupun terjadi beberapa kali perubahan redaksi, hal tersebut tidak mengurangi sakralitasnya. Pancasila membuat masyarakat Indonesia yang heterogen mempunyai suatu identitas kolektif baru sebagai bangsa.

“Difference in identity, identity in difference.” Ungkapan itulah yang kiranya tepat untuk menggambarkan identitas kolektif masyarakat Indonesia, yang terpengaruh oleh keberadaan Pancasila sebagai dasar negara.Ancaman eksistensi Pancasila pada puncaknya diuji dalam Sidang Badan Konstituante. Dalam sidang yang bertujuan membahas soal dasar negara itu, terjadi perdebatan yang sangat serius dan alot, tetapi lagi-lagi kekokohan atau kesaktian Pancasila—dalam istilah Orba—kembali terbukti. Dalam suatu proses sidang terlama sepanjang sejarah bangsa Indonesia tersebut, hasil akhirnya tetap menempatkan Pancasila sebagai dasar negara.

Ancaman terhadap Pancasila.

Selama puluhan tahun, komunis adalah musuh negara nomor satu. Monolog Tan Malaka,Belok Kiri Fest,Simposium Nasional tentang PKI,Seminar marxisme di FISIP Unpad,dll mulai dari bedah buku sampai symposium nasional semuanya mendapatkan perlawanan dari ormas seperti FPI dan ormas lainnya. Pemahaman sejarah yang salah membuat mereka menganggap bahwa komunis sama dengan atheis. Padahal jika kita benar memahami komunisme hanyalah antithesis dari thesis kapitalisme. Phobia terhadap komunisme di Indonesia memang berlebihan sampai perustakaan nasional mewacanakan akan memusnakan buku-buku “kiri”. Kalau anak sosial humaniora tidak membaca “Das Kapitas” Karl Mark nanti mereka disuruh baca buku Harun Yahya seperti anak saintek 

Bahwa Pancasila dijadikan dasar negara RI, bukan negara berasas agama apalagi komunis semua setuju dan bukan lagi saatnya untuk diperdebatkan. Namun bila karena itu perlu memberangus semua yang berbau komunisme, sepertinya sudah berlebihan. Justru, untuk mencegah ancaman komunisme itulah, saatnya rakyat terbuka untuk menilai secara kritis namun lebih dewasa terhadap apa yang selama ini dicap sebagai musuh bangsa. Caranya, tak lain dengan secara bertahap membuka ajaran tentang komunis dan ideologi-ideologi lain di kampus-kampus perguruan tinggi, bila perlu dimulai sejak dari bangku SLTA. Perkaya pustaka tentang kajian-kajian strategis, maupun perbandingan terhadap komunisme atau ideologi-ideologi lain. Hanya melalui itulah benteng terhadap ideologi apapun di luar yang disepakati bangsa sejak awalnya, dapat dibangun. Daripada membendung ideologi komunis yang jelas tidak relevan dengan kondisi masyarakat dunia saat ini lebih baik membubarkan organisasi yang makar terhadap NKRI seperti HTI
Belakangan ini, masyarakat dihebohkan dengan fenomena ISIS yang sudah masuk Indonesia. Sebelumnya, ulama dan intelektual muslim Indonesia sudah lama berjuang melawan arus ideologi dan gerakan Islam transnasional yang datang dengan masif ke Indonesia melalui sayap-sayap organisasinya, yang bertujuan mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Apakah eksistensi Pancasila terancam dengan kondisi tersebut?
Jika kita melihat kembali sejarah, seperti yang sudah kita bahas di atas, rasanya Pancasila akan mampu kembali untuk mempertahankan eksistensinya, ditambah dan diperkuat lagi oleh pernyataan Azyumardi Azra bahwa Pancasila merupakan ideologi yang bersahabat dengan agama (religiously friendly ideology) dan Pancasila sudah menjadi bagian integral dari tradisi keislaman Indonesia.

Dengan begitu, ancaman untuk mengganti Pancasila sebagai ideologi merupakan hal yang tidak perlu dikhawatirkan secara berlebihan di Indonesia. Ancaman tersebut hanya merupakan ancaman semu, ancaman yang kita tahu bersama bahwa Pancasila akan bisa mempertahankan eksistensinya. Lantas, apa ancaman sesungguhnya terhadap Pancasila?
Ancaman sesungguhnya terhadap Pancasila sekarang ini bukan tentang persoalan Pancasila sebagai pilar atau dasar, bukan tentang Ketuhanan Yang Maha Esa atau Ketuhanan disertai tujuh kata. Ancaman mendesak Pancasila sekarang adalah degradasi pemaknaan Pancasila sebagai dasar negara bagi masyarakat.
Pancasila yang dulu terjaga kesakralannya dalam masyarakat Indonesia, Pancasila yang dulu menjadi identitas kolektif bersama kini berubah menjadi sekedar slogan, simbol dan hipokrisi yang hanya kita hafalkan, kita bacakan ayat-ayatnya dalam setiap upacara bendera, kita pelajari ulang sejarah dan kedudukannya ketika akan melakukan tes CPNS, dielu-elukan ketika masa kampanye PEMILU.
Keadaan tersebutlah kiranya menjadi cerminan kondisi masyarakat Indonesia sekarang yang serba “darurat” ini. Darurat narkoba, darurat prostitusi dan darurat kebudayaan.
Revitalisasi Pancasila
Gempuran dahsyat arus globalisasi memang menuntut suatu bangsa harus mempunyai cara bertahan (self defence) dalam menghadapinya. Semakin menyempitnya jarak diiringi arus komunikasi yang kian terbuka, membuka peluang akan masifnya pertukaran kebudayaan di seluruh dunia.
Jika suatu bangsa gagal dalam membangun cara bertahan tersebut, maka budaya mereka akan tergerus oleh budaya negara lain yang lebih siap dalam menghadapi globalisasi. Hal tersebut menjadi alasan mengapa kebudayaan negara maju bisa begitu dominan secara global. Sementara, kebudayaan negara berkembang semakin tergerus oleh kebudayaan negara maju.

Indonesia merupakan bangsa yang sangat heterogen. Hildred Geertz (1963) dengan baik menggambarkan bahwa terdapat lebih dari 300 kelompok etnis di Indonesia yang masing-masing memiliki identitas kultural sendiri, dan lebih dari 250 jenis bahasa dipakai. Selain itu, hampir semua agama dunia terwakili, di samping agama-agama lokal yang banyak sekali jumlahnya.

Dengan kondisi masyarakat yang heterogen dan intensitas penduduk yang sangat tinggi, Indonesia menjadi tujuan strategis globalisasi. Pengaruh globalisasi yang disertai degradasi pemaknaan Pancasila seperti yang dijelaskan di atas, menjadi akar berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia sekarang.

Masyarakat tidak bisa berpikir simplistik dengan menyalahkan semuanya kepada pemerintah. Harus ada usaha sinergis antara pemerintah dengan masyarakat untuk menyelesaikan problematika tersebut. Salah satu langkah dasar dalam penyelesaiannya adalah merevitalisasi Pancasila.

Revitalisasi Pancasila adalah usaha untuk mengembalikan Pancasila sesuai dengan fungsinya, atau bahasa populernya adalah mengembalikan Pancasila sesuai dengan khittah-nya. Dengan demikian, Pancasila bisa dikembalikan sakralitasnya menjadi pedoman atau way of life bagi bangsa Indonesia.

Pancasila kembali menjadi identitas kolektif yang mengikat masyarakat Indonesia ke dalam payung persatuan. Sehingga, Indonesia memiliki self defence dalam menghadapi globalisasi dan masyarakat tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila dalam kesehariannya.

Memang upaya revitalisasi tersebut tidak mudah dan akan menemui beberapa hambatan.

Pertama, masyarakat Indonesia pernah memiliki pengalaman buruk mengenai politisasi Pancasila. Pancasila berada dalam masa gelap ketika ia dijadikan sebagai alat politik untuk melegitimasi kekuasaan rezim dalam waktu yang sangat lama. Sehingga, ketika rezim tersebut runtuh, masyarakat menjadi trauma dan apatis terhadap pengamalan Pancasila.
Kedua, sebagian besar pemimpin bangsa Indonesia hari ini merupakan masyarakat yang mengalami zaman kegelapan Pancasila tersebut. Karena itu output dari kebijakan mereka seakan memperlakukan Pancasila sebagai slogan dan simbol semata.

Ketiga, minimnya porsi untuk mata pelajaran sejarah dan kewarganegaraan dalam kurikulum yang berlaku sekarang, menyebabkan kurangnya kesadaran sejarah pada pelajar selaku penerus kepemimpinan bangsa. Hal tersebut penting diperhatikan karena kesadaran sejarah dan budi pekerti masuk ke dalam salah satu poin Nawa Cita yang menjadi janji kampanye Presiden Jokowi.

Di samping itu, hal di atas juga menyebabkan pelajar sekarang kurang memiliki rasa nasionalisme dan menjauh dari jati diri bangsa. Namun, hambatan-hambatan tersebut merupakan tantangan yang harus ditaklukkan oleh segenap bangsa Indonesia hari ini. Melalui perjuangan yang sinergis antara pemerintah dengan masyarakat maka upaya untuk mewujudkan revitalisasi Pancasila bisa dimulai dari sekarang.

Tantangan tersebut akan terjawab bila kita kembali ke pidato heroik Sukarno dalam Lahirnya Pancasila.

“Jikalau bangsa Indonesia ingin supaya Pancasila yang saya usulkan itu menjadi suatu realiteit, janganlah lupa akan syarat untuk menyelenggarakannya: ialah perjuangan, perjuangan dan sekali lagi perjuangan,” katanya dengan lantang.

sumber:

Info Kastrat
Departemen Kajian Strategis
BEM Kema FMIPA Unpad Kabinet Seru 2016
Lantangkan ide-ide berbahayamu!

Complaint Desk sebagai Upaya Penjaminan Hak Asasi Manusia dalam Bidang Pelayanan Publik

Complaint Desk

Perubahan UUD 1945 menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi di Republik Indonesia. Konsekuensi dari kedaulatan dipegang oleh rakyat salah satunya suara rakyat harus didengar oleh Penyelenggara Negara. Komitmen tersebut berimplikasi pada DPR dan Presiden untuk merancang dan mengesahkan berbagai undang-undang yang menjamin hak-hak bagi masyarakat. Adanya UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menunjukkan bahwa terdapat kepastian hukum dalam hubungan antara masyarakat dan penyelenggara negara dalarn pelayanan publik.

Continue reading

Pemilihan Ketua Ikatan Alumni Unpad: Kenali dan Kritisi

Poster Judul Ketua Ika Unpad

Telah tiba waktunya untuk pemilihan kembali Ketua Umum Ikatan Alumni Universitas Padjadjaran. Setelah periode kepengurusan 2012-2016 berakhir, Ika Unpad kembali membuka penjaringan calon Ketua Ika Unpad periode 2016-2020. Pemilihan ini merupakan salah satu rangkaian acara yang termasuk di dalamnya musyawarah besar (mubes) dan reuni akbar. Pemilihan ini nantinya akan diadakan di Bale Sawala Kampus Unpad Jatinangor pada 17 April 2016.

Continue reading