Polemik Pergantian Ketua DPR

1480320732617

Rapat Pleno Partai Golkar memutuskan untuk mengajukan kembali Setya Novanto sebagai Ketua DPR menggantikan posisi Ade Komarudin. Bagaimana pendapat orang-orang?

Anggota Komisi I DPR RI Syarief Hasan mengatakan, keputusan mengusung Setya sebagai Ketua DPR itu merupakan hak dari partai Golkar. Meski demikian, pergantian posisi itu dinilainya tidak akan berpengaruh besar terhadap program kerja DPR. Ia juga mengatakan bahwa pergantian itu tidak akan berpengaruh banyak karena Ketua DPR berfungsi sebagai juru bicara parlemen. “Yang bekerja secara teknis seperti pansus, banggar, baleg, dan lain sebagainya,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI lainnya, Charles Honoris menilai, apa yang telah diputuskan oleh partai Golkar itu harus dihormati. Di sisi lalin, Charles mengapresiasi komitmen Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar yang andil dalam mempertahankan Kebhinekaan dan NKRI. Sementara itu, terkait kasus yang dihadapi Novanto yang berujung pada pencopotan dirinya sebagai Ketua DPR beberapa waktu lalu, dinilai Charles sudah selesai di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Momentum pergantian Ketua DPR, menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, juga bisa menjadi saat yang baik untuk mengingatkan pimpinan DPR terhadap Surat Keputusan (SK) DPP PKS yang sudah dikirimkan ke pimpinan DPR sejak beberapa bulan lalu. PKS telah melakukan pemecatan terhadap Fahri Hamzah dari keanggotaan partai sejak 11 Maret 2016. Nama Politisi PKS Ledia Hanifa Amaliah pun disodorkan partai untuk menggantikan Fahri sebagai Wakil Ketua DPR RI. Hidayat menambahkan, saat ini komitmen DPR tengah diuji untuk melaksanakan ketentuan yang dibuat oleh DPR sendiri, yaitu Tata Tertib dan UU MD3.

Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI, menuturkan, mekanisme pergantian pimpinan DPR sebetulnya sudah diatur dalam tata tertib DPR dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Jika sudah ada surat pergantian, kata dia, ada tiga tahap yang harus dilewati, yaitu rapat pimpinan DPR, rapat badan musyawarah dan rapat paripurna. Ia juga menyinggung Pasal 87 UU MD3 yang menyebutkan tentang mekanisme pemberhentian pimpinan DPR. Pasal tersbeut menyebutkan bahwa pimpinan DPR diberhentikan jabatannya atas tiga alasan, yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan. Selanjutnya di Pasal 87 ayat (2) huruf d disebutkan bahwa pimpinan DPR dapat diberhentikan apabila diusulkan oleh partai politiknya sesuai peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku mendapatkan informasi mengenai keterlibatan Presiden Joko Widodo atas keputusan Golkar kembali menunjuk Setya Novanto sebagai Ketua DPR menggantikan Ade Komarudin. Kalau memang info itu benar, Doli pun mempertanyakan apa kepentingan Jokowi meminta Novanto kembali menjadi Ketua DPR. Doli menegaskan bahwa dalam mekanisme internal, pergantian, penempatan, dan penetapan kader pada posisi lembaga tinggi negara harus dikonsultasikan ke Dewan Pembina.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menduga pergantian posisi ketua DPR terkait aksi unjuk rasa pada 2 Desember. Sebab, Ade Komarudin merupakan aktivis HMI serta dekat dengan Ormas Islam. Menurut Adhie, kecenderungan ini, terkait dengan kehawatiran momen aksi bela Islam dan Presiden Jokowi melakukan safari politik dalam mencari dukungan meski sebagai reaksi yang berlebihan. Presiden dianggapnyanya tak perlu khawatir serta memastikan proses hukum berjalan dengan baik. “Ini masalah politik dan bukan rehabilitasi nama baik Setya Novanto, dalam kasus dugaan permintaan saham PT Freport,” kata Adhie.

Ketua DPD II Golkar Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi mempertanyakan keabsahan keputusan Rapat Pleno DPP Golkar yang mengembalikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR karena tidak melibatkan Dewan Pembina. Menurutnya, hal tersebut bisa melanggar ART partai. Dia mengatakan, berdasarkan Pasal 21 ART Golkar, Dewan Pembina bersama-sama DPP Partai Golkar menetapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis, salah satunya seperti penetapan pimpinan lembaga negara. Dalam Pasal 21 ART Golkar poin (2), kebijakan-kebijakan strategis yang dimaksud adalah penetapan calon presiden dan wakil presiden, serta penetapan pimpinan lembaga negara. Poin (3) meenjelaskan, pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat Dewan Pembina itu diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan wajib dilaksanakan oleh DPP Partai Golkar.

Iman mengaku, keberatan bila ternyata Setya Novanto dikembalikan sebagai Ketua DPR. Keputusan itu dinilainya bisa merugikan Partai Golkar di daerah. Menurutnya, keputusan tersebut hendaknya mempertimbangkan kader partai di daerah yang langsung berhadapan dengan konstituen. Dia mengatakan, setuju dengan pandangan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie dan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tanjung bahwa diperlukan fokus dalam mengemban jabatan strategis, baik sebagai ketua umum partai maupun ketua DPR. Berkaca kepada posisinya saat ini yang juga adalah Ketua Golkar Cilegon sekaligus Wali Kota Cilegon, dia mengatakan, cukup sibuk sehingga sangat menyita waktu.

sumber:

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s