Kilang Minyak untuk Badan Usaha Swasta

poster-kilang-minyak

Menteri ESDM Ignasius Jonan baru saja menandatangani Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri oleh Badan Usaha Swasta (Permen ESDM 35/2016). 

Berdasarkan Permen ESDM 35/2016 ini, swasta diizinkan membangun kilang minyak. Kilang bukan lagi monopoli PT Pertamina (Persero). Tujuannya ialah menekan impor BBM yang saat ini sudah mencapai 800.000 barel per hari (bph) atau 50% dari kebutuhan nasional.

Peraturan ini dibuat dalam rangka mewujudkan ketahanan energi, menjamin ketersediaan bahan bakar minyak, dan mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak. Pemerintah memandang perlu mengoptimalkan partisipasi badan usaha swasta untuk melaksanakan pembangunan kilang minyak di dalam negeri.

Tak tanggung-tanggung, Jonan juga memperbolehkan swasta membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sendiri. Menurut Jonan, produk akhir dari minyak tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, juga nantinya dapat diekspor ke luar negeri jika produknya melimpah.

> Apa saja isi Permen tersebut?

Pasal 3 menyebutkan, badan usaha swasta dapat melaksanakan pembangunan kilang minyak di dalam negeri. Pembangunan kilang minyak ini dilakukan berdasarkan Izin Usaha Pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dalam rangka meningkatkan kelayakan keekonomian, pelaksanaan pembangunan kilang minyak oleh badan usaha swasta dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas insentif fiskal maupun non fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau mengintegrasikan pemroduksian petrokimia,” bunyi Pasal 4 Permen ESDM itu.

Aturan ini juga mengatur bahwa penyediaan bahan baku untuk kilang minyak dapat berasal dari minyak bumi dan/atau kondensat yang berasal dari dalam negeri dan/atau impor.

Terkait hasil produksi kilang minyak berupa BBM, menurut Permen ini, diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hasil produksi kilang minyak dapat dijual ke luar negeri, dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara hasil produksi kilang minyak berupa BBM dapat dijual kepada semua pengguna akhir di dalam negeri.

Menurut Permen ini, badan usaha swasta yang melakukan pembangunan kilang minyak, dapat ditunjuk langsung sebagai badan usaha penerima penugasan untuk mendistribusikan jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan di dalam negeri. Penunjukan tersebut, diberikan kepada badan usaha swasta yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi.

Permen ini juga menegaskan, bahwa Badan Pengatur (BPH) Migas memberikan penugasan kepada badan usaha swasta untuk mendistribusikan jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan yang telah memenuhi ketentuan tersebut.

Pemerintah juga menetapkan, pembangunan kilang minyak harus menggunakan teknologi yang memenuhi ketentuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan, serta mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.

Selanjutnya, Dirjen Migas melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian kilang minyak oleh badan usaha swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan usaha swasta yang melakukan pembangunan kilang minyak, menurut Permen ini, wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Dirjen Migas setiap 3 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 12 Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2016 yang telah ditandatangani oleh Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekotjahjana itu.

> Bagaimana pengaruhnya terhadap pasar PERTAMINA?

Menurut perhitungan Pertamina, dengan adanya 4 proyek modifikasi kilang (Refinery Development Master Plan/RDMP) dan 2 proyek pembangunan kilang baru (Grass Root Refinery/GRR) yang mereka jalankan, di 2023 Indonesia sudah ‘swasembada’ BBM.

Pada 2022, Pertamina menargetkan kapasitas kilang minyak mereka sudah 2 juta bph. Kapasitas akan terus ditambah hingga mencapai 2,6 juta bph pada 2030. Jumlah ini mereka anggap sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Terkait hal ini, Jonan berpendapat bahwa pasar untuk kilang swasta masih sangat terbuka, tidak perlu berebut pasar dengan Pertamina. Sebab, konsumsi BBM di dalam negeri terus naik, meningkat 1,5 kali lipat pertumbuhan ekonomi per tahun. Menurutnya, pasti ada peluang pasar. Pemilik kilang harus jeli, kalau tak bisa dijual di dalam negeri maka harus dicari pasar ekspor.

sumber:
http://m.news.viva.co.id/news/read/851573-kini-swasta-boleh-bangun-kilang-hingga-spbu?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
http://www.faktamedia.top/2016/11/swasta-boleh-bangun-kilang-apakah-jadi.html?m=1
http://setkab.go.id/permen-esdm-no-352016-pemerintah-beri-kesempatan-swasta-bangun-kilang-minyak/

Info Kastrat
Departemen Kajian Strategis
BEM Kema FMIPA Unpad Kabinet Seru 2016
Lantangkan ide-ide berbahayamu!

Advertisements