Polemik Pergantian Ketua DPR

1480320732617

Rapat Pleno Partai Golkar memutuskan untuk mengajukan kembali Setya Novanto sebagai Ketua DPR menggantikan posisi Ade Komarudin. Bagaimana pendapat orang-orang?

Anggota Komisi I DPR RI Syarief Hasan mengatakan, keputusan mengusung Setya sebagai Ketua DPR itu merupakan hak dari partai Golkar. Meski demikian, pergantian posisi itu dinilainya tidak akan berpengaruh besar terhadap program kerja DPR. Ia juga mengatakan bahwa pergantian itu tidak akan berpengaruh banyak karena Ketua DPR berfungsi sebagai juru bicara parlemen. “Yang bekerja secara teknis seperti pansus, banggar, baleg, dan lain sebagainya,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR RI lainnya, Charles Honoris menilai, apa yang telah diputuskan oleh partai Golkar itu harus dihormati. Di sisi lalin, Charles mengapresiasi komitmen Setya Novanto sebagai Ketua Umum Golkar yang andil dalam mempertahankan Kebhinekaan dan NKRI. Sementara itu, terkait kasus yang dihadapi Novanto yang berujung pada pencopotan dirinya sebagai Ketua DPR beberapa waktu lalu, dinilai Charles sudah selesai di Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR.

Momentum pergantian Ketua DPR, menurut Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid, juga bisa menjadi saat yang baik untuk mengingatkan pimpinan DPR terhadap Surat Keputusan (SK) DPP PKS yang sudah dikirimkan ke pimpinan DPR sejak beberapa bulan lalu. PKS telah melakukan pemecatan terhadap Fahri Hamzah dari keanggotaan partai sejak 11 Maret 2016. Nama Politisi PKS Ledia Hanifa Amaliah pun disodorkan partai untuk menggantikan Fahri sebagai Wakil Ketua DPR RI. Hidayat menambahkan, saat ini komitmen DPR tengah diuji untuk melaksanakan ketentuan yang dibuat oleh DPR sendiri, yaitu Tata Tertib dan UU MD3.

Fahri Hamzah, Wakil Ketua DPR RI, menuturkan, mekanisme pergantian pimpinan DPR sebetulnya sudah diatur dalam tata tertib DPR dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3). Jika sudah ada surat pergantian, kata dia, ada tiga tahap yang harus dilewati, yaitu rapat pimpinan DPR, rapat badan musyawarah dan rapat paripurna. Ia juga menyinggung Pasal 87 UU MD3 yang menyebutkan tentang mekanisme pemberhentian pimpinan DPR. Pasal tersbeut menyebutkan bahwa pimpinan DPR diberhentikan jabatannya atas tiga alasan, yaitu meninggal dunia, mengundurkan diri atau diberhentikan. Selanjutnya di Pasal 87 ayat (2) huruf d disebutkan bahwa pimpinan DPR dapat diberhentikan apabila diusulkan oleh partai politiknya sesuai peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, Politisi Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengaku mendapatkan informasi mengenai keterlibatan Presiden Joko Widodo atas keputusan Golkar kembali menunjuk Setya Novanto sebagai Ketua DPR menggantikan Ade Komarudin. Kalau memang info itu benar, Doli pun mempertanyakan apa kepentingan Jokowi meminta Novanto kembali menjadi Ketua DPR. Doli menegaskan bahwa dalam mekanisme internal, pergantian, penempatan, dan penetapan kader pada posisi lembaga tinggi negara harus dikonsultasikan ke Dewan Pembina.

Koordinator Gerakan Indonesia Bersih (GIB) Adhie Massardi menduga pergantian posisi ketua DPR terkait aksi unjuk rasa pada 2 Desember. Sebab, Ade Komarudin merupakan aktivis HMI serta dekat dengan Ormas Islam. Menurut Adhie, kecenderungan ini, terkait dengan kehawatiran momen aksi bela Islam dan Presiden Jokowi melakukan safari politik dalam mencari dukungan meski sebagai reaksi yang berlebihan. Presiden dianggapnyanya tak perlu khawatir serta memastikan proses hukum berjalan dengan baik. “Ini masalah politik dan bukan rehabilitasi nama baik Setya Novanto, dalam kasus dugaan permintaan saham PT Freport,” kata Adhie.

Ketua DPD II Golkar Kota Cilegon Tubagus Iman Ariyadi mempertanyakan keabsahan keputusan Rapat Pleno DPP Golkar yang mengembalikan Setya Novanto sebagai Ketua DPR karena tidak melibatkan Dewan Pembina. Menurutnya, hal tersebut bisa melanggar ART partai. Dia mengatakan, berdasarkan Pasal 21 ART Golkar, Dewan Pembina bersama-sama DPP Partai Golkar menetapkan kebijakan-kebijakan yang bersifat strategis, salah satunya seperti penetapan pimpinan lembaga negara. Dalam Pasal 21 ART Golkar poin (2), kebijakan-kebijakan strategis yang dimaksud adalah penetapan calon presiden dan wakil presiden, serta penetapan pimpinan lembaga negara. Poin (3) meenjelaskan, pengarahan, petunjuk, pertimbangan, saran dan nasehat Dewan Pembina itu diperhatikan dengan sungguh-sungguh dan wajib dilaksanakan oleh DPP Partai Golkar.

Iman mengaku, keberatan bila ternyata Setya Novanto dikembalikan sebagai Ketua DPR. Keputusan itu dinilainya bisa merugikan Partai Golkar di daerah. Menurutnya, keputusan tersebut hendaknya mempertimbangkan kader partai di daerah yang langsung berhadapan dengan konstituen. Dia mengatakan, setuju dengan pandangan Ketua Dewan Pembina Golkar Aburizal Bakrie dan Wakil Ketua Dewan Kehormatan Golkar Akbar Tanjung bahwa diperlukan fokus dalam mengemban jabatan strategis, baik sebagai ketua umum partai maupun ketua DPR. Berkaca kepada posisinya saat ini yang juga adalah Ketua Golkar Cilegon sekaligus Wali Kota Cilegon, dia mengatakan, cukup sibuk sehingga sangat menyita waktu.

sumber:

Kilang Minyak untuk Badan Usaha Swasta

poster-kilang-minyak

Menteri ESDM Ignasius Jonan baru saja menandatangani Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pelaksanaan Pembangunan Kilang Minyak di Dalam Negeri oleh Badan Usaha Swasta (Permen ESDM 35/2016). 

Berdasarkan Permen ESDM 35/2016 ini, swasta diizinkan membangun kilang minyak. Kilang bukan lagi monopoli PT Pertamina (Persero). Tujuannya ialah menekan impor BBM yang saat ini sudah mencapai 800.000 barel per hari (bph) atau 50% dari kebutuhan nasional.

Peraturan ini dibuat dalam rangka mewujudkan ketahanan energi, menjamin ketersediaan bahan bakar minyak, dan mengurangi ketergantungan impor bahan bakar minyak. Pemerintah memandang perlu mengoptimalkan partisipasi badan usaha swasta untuk melaksanakan pembangunan kilang minyak di dalam negeri.

Tak tanggung-tanggung, Jonan juga memperbolehkan swasta membangun Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sendiri. Menurut Jonan, produk akhir dari minyak tersebut selain untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, juga nantinya dapat diekspor ke luar negeri jika produknya melimpah.

> Apa saja isi Permen tersebut?

Pasal 3 menyebutkan, badan usaha swasta dapat melaksanakan pembangunan kilang minyak di dalam negeri. Pembangunan kilang minyak ini dilakukan berdasarkan Izin Usaha Pengolahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Dalam rangka meningkatkan kelayakan keekonomian, pelaksanaan pembangunan kilang minyak oleh badan usaha swasta dapat dilakukan dengan memberikan fasilitas insentif fiskal maupun non fiskal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan/atau mengintegrasikan pemroduksian petrokimia,” bunyi Pasal 4 Permen ESDM itu.

Aturan ini juga mengatur bahwa penyediaan bahan baku untuk kilang minyak dapat berasal dari minyak bumi dan/atau kondensat yang berasal dari dalam negeri dan/atau impor.

Terkait hasil produksi kilang minyak berupa BBM, menurut Permen ini, diutamakan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Hasil produksi kilang minyak dapat dijual ke luar negeri, dengan mempertimbangkan kebutuhan dalam negeri sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Sementara hasil produksi kilang minyak berupa BBM dapat dijual kepada semua pengguna akhir di dalam negeri.

Menurut Permen ini, badan usaha swasta yang melakukan pembangunan kilang minyak, dapat ditunjuk langsung sebagai badan usaha penerima penugasan untuk mendistribusikan jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan di dalam negeri. Penunjukan tersebut, diberikan kepada badan usaha swasta yang telah memiliki Izin Usaha Niaga Umum, fasilitas penyimpanan dan fasilitas distribusi.

Permen ini juga menegaskan, bahwa Badan Pengatur (BPH) Migas memberikan penugasan kepada badan usaha swasta untuk mendistribusikan jenis BBM tertentu dan jenis BBM khusus penugasan yang telah memenuhi ketentuan tersebut.

Pemerintah juga menetapkan, pembangunan kilang minyak harus menggunakan teknologi yang memenuhi ketentuan pengelolaan dan perlindungan lingkungan, serta mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri.

Selanjutnya, Dirjen Migas melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan pembangunan, pengembangan dan pengoperasian kilang minyak oleh badan usaha swasta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Badan usaha swasta yang melakukan pembangunan kilang minyak, menurut Permen ini, wajib menyampaikan laporan secara berkala kepada Dirjen Migas setiap 3 bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

“Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,” bunyi Pasal 12 Peraturan Menteri ESDM Nomor 35 Tahun 2016 yang telah ditandatangani oleh Dirjen Perundang-undangan Kementerian Hukum dan HAM Widodo Ekotjahjana itu.

> Bagaimana pengaruhnya terhadap pasar PERTAMINA?

Menurut perhitungan Pertamina, dengan adanya 4 proyek modifikasi kilang (Refinery Development Master Plan/RDMP) dan 2 proyek pembangunan kilang baru (Grass Root Refinery/GRR) yang mereka jalankan, di 2023 Indonesia sudah ‘swasembada’ BBM.

Pada 2022, Pertamina menargetkan kapasitas kilang minyak mereka sudah 2 juta bph. Kapasitas akan terus ditambah hingga mencapai 2,6 juta bph pada 2030. Jumlah ini mereka anggap sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia.

Terkait hal ini, Jonan berpendapat bahwa pasar untuk kilang swasta masih sangat terbuka, tidak perlu berebut pasar dengan Pertamina. Sebab, konsumsi BBM di dalam negeri terus naik, meningkat 1,5 kali lipat pertumbuhan ekonomi per tahun. Menurutnya, pasti ada peluang pasar. Pemilik kilang harus jeli, kalau tak bisa dijual di dalam negeri maka harus dicari pasar ekspor.

sumber:
http://m.news.viva.co.id/news/read/851573-kini-swasta-boleh-bangun-kilang-hingga-spbu?utm_source=dlvr.it&utm_medium=facebook
http://www.faktamedia.top/2016/11/swasta-boleh-bangun-kilang-apakah-jadi.html?m=1
http://setkab.go.id/permen-esdm-no-352016-pemerintah-beri-kesempatan-swasta-bangun-kilang-minyak/

Info Kastrat
Departemen Kajian Strategis
BEM Kema FMIPA Unpad Kabinet Seru 2016
Lantangkan ide-ide berbahayamu!

Pahlawan?

 

poster-hari-pahlawan

Pahlawan adalah orang yang berjasa karena keberaniannya dan pengorbanannya dalam membela kebenaran, atau pejuang yang gagah berani. Pahlawan diambil dari bahasa Sanskerta phala-wan yang berarti orang yang dari dirinya menghasilkan buah (phala) yang berkualitas bagi bangsa, negara, dan agama. (Wikipedia)

Hari ini, tanggal 10 November tepatnya, adalah hari yang diperingati Indonesia sebagai Hari Pahlawan. Memangnya ada kejadian apa di hari itu puluhan tahun yang lalu? Apa yang mendasari 10 November diperingati sebagai Hari Pahlawan?

Semuanya berawal dari tewasnya Brigadir Jenderal Mallaby, pimpinan Tentara Inggris untuk Jawa Timur, pada 30 Oktober 1945. Saat itu, Mallaby yang menggunakan mobil berpapasan dengan milisi Indonesia. Terjadi kesalahpahaman sehingga timbullah baku tembak. Mallaby tewas dalam baku tembak itu, tanpa diketahui siapa pelakunya―entah pribumi atau tentara Inggris itu sendiri.

Kematian Mallaby ini menyebabkan tentara Inggris murka. Pengganti Mallaby, Mayor Robert Mansergh, kemudian mengeluarkan ultimatum untuk meminta pihak Indonesia menyerahkan persenjataan dan menghentikan perlawanan pada tentara AFNEI dan administrasi NICA. Ultimatum tersebut juga menyebutkan bahwa semua pimpinan dan orang Indonesia yang bersenjata harus melapor dan meletakkan senjatanya di tempat yang ditentukan dan menyerahkan diri dengan mengangkat tangan di atas. Batas ultimatum adalah jam 6.00 pagi tanggal 10 November 1945.

Ultimatum tersebut dianggap sebagai penghinaan oleh sebagian besar milisi Indonesia di Surabaya. Mereka menolak ultimatum itu dengan alasan Republik Indonesia kala itu sudah resmi berdiri dan Tentara Keamanan Rakyat pun sudah dibentuk sebagai pasukan negara. Selain itu, banyak organisasi perjuangan bersenjata bentukan masyarakat, termasuk di kalangan pemuda, mahasiswa, dan pelajar, yang menentang masuknya kembali pemerintahan Belanda yang memboncengi kehadiran tentara Inggris di Indonesia.

Pada 10 November pagi, tentara Inggris mulai melancarkan serangan berskala besar yang diawali dengan pengeboman udara ke gedung-gedung pemerintahan Surabaya. Mereka juga mengerahkan sekitar 30.000 infanteri, sejumlah pesawat terbang, tank, dan kapal perang. Meriam dari laut dan darat juga dilancarkan oleh tentara Inggris.

Rakyat tentu saja tidak tinggal diam menghadapi teror ini. Perlawanan pasukan dan milisi Indonesia kemudian berkobar di seluruh kota, dengan bantuan yang aktif dari penduduk. Terlibatnya penduduk dalam pertempuran ini mengakibatkan ribuan penduduk sipil jatuh menjadi korban dalam serangan tersebut, baik meninggal maupun terluka.

Di luar dugaan pihak Inggris yang menduga bahwa Surabaya bisa ditaklukkan dalam tiga hari, para tokoh masyarakat seperti pelopor muda Bung Tomo terus menggerakkan semangat pemuda-pemuda Surabaya sehingga perlawanan terus berlanjut di tengah serangan skala besar Inggris. Pertempuran skala besar ini mencapai waktu sampai tiga minggu, sebelum seluruh kota Surabaya akhirnya jatuh di tangan pihak Inggris.

Setidaknya 6.000 – 16.000 pejuang dari pihak Indonesia tewas dan 200.000 rakyat sipil mengungsi dari Surabaya. Korban dari pasukan Inggris dan India kira-kira sejumlah 600 – 2.000 tentara. Pertempuran berdarah di Surabaya yang memakan ribuan korban jiwa tersebut telah menggerakkan perlawanan rakyat di seluruh Indonesia untuk mengusir penjajah dan mempertahankan kemerdekaan. Banyaknya pejuang yang gugur dan rakyat sipil yang menjadi korban pada hari 10 November ini kemudian dikenang sebagai Hari Pahlawan oleh Republik Indonesia hingga sekarang.

Ringkasnya, 10 November 1945 merupakan hari dimana semangat rakyat Indonesia dalam melawan penjajah menyala-nyala. Hari tersebut merupakan saat dimana seluruh rakyat Surabaya bersatu, melawan penjajah hingga berani mengorbankan nyawa sendiri. Mereka membela apa yang bagi mereka benar, dan itulah pahlawan yang sesungguhnya.

Di era modern seperti sekarang mungkin tidak ada lagi pahlawan yang memperjuangkan kebenaran melalui perlawanan seperti dahulu, tetapi kita kembali ke definisi pahlawan. Pahlawan adalah pejuang kebenaran, bukan pejuang perang. Siapapun yang memperjuangkan kebenaran, seperti guru, ilmuwan, ahli hukum, politisi, orang tua, bahkan diri kita sendiri, layak disebut sebagai pahlawan.

Ingatlah, setiap orang memiliki sisi heroik dalam dirinya yang mungkin tidak disadari oleh siapapun.

Selamat Hari Pahlawan.

sumber:
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Pahlawan
https://id.m.wikipedia.org/wiki/Peristiwa_10_November

Info Kastrat
Departemen Kajian Strategis
BEM Kema FMIPA Unpad Kabinet Seru 2016
Lantangkan ide-ide berbahayamu!