Polemik UU Tax Amnesty

1479775118402

Pengampunan pajak atau Tax Amnesty adalah penghapusan pajak yang seharusnya terutang, tidak dikenai sanksi administrasi perpajakan dan sanksi pidana di bidang perpajakan, dengan membayar uang tebusan sebagaimana diatur dalam undang-undang.

Pada hari Selasa (28/6), bertempat di Gedung Nusantara I DPR RI telah dilaksanakan sidang paripurna yang membahas tentang pengesahan UU Tax Amnesty.  Salah satu alasan Pemerintah mengesahkan UU Tax Amnesty karena target penerimaan negara melalui pajak yang masih rendah, yaitu Rp. 364,1 triliun atau sebesar 26,8% dari target penerimaan untuk APBN 2016 turun sebesar 2,3% dibanding periode yang sama tahun lalu. Itu semua disebabkan oleh rendahnya kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakan dan terbatasnya kewenangan Direktorat Jenderal Pajak terhadap akses data perbankan. Padahal jika memang itu alasannya pemerintah seharusnya juga mengevaluasi dan memperbaiki sistem perpajakan di Indonesia dengan meninjau kembali UU no 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum Perpajakan.

Pengesahan UU Tax Amnesty bukan tanpa cacat, ada pelbagai dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari pengesahan UU Tax Amnesty adalah muncul persepsi ketidakadilan wajib pajak yang telah patuh. Kemudian, itu juga menunjukan kelemahan penegak hukum terhadap pengemplang pajak dan lemahnya administrasi pajak. Ujungnya, publik dapat menilai penerapan Tax Amnesty upaya membungkus praktik pengindaran dan pengemplang pajak menjadi suatu hal yang lumrah.

Disisi lain banyak pihak yang menolak kebijakan pajak tersebut karena diniliai hingga saat ini belum ada yang bisa menjamin ketika ada pengampunan pajak, para wajib pajak “nakal” ini apakah akan taat nantinya. Kebanyakkan masyarakat juga menilai UU Tax Amnesty yang dipercepat ada sangkut pautnya dengan mulai terbongkarnya skandal “Panama Papers” yang bertujuan untuk melepaskan diri dari jeratan hukum. Sepertinya anggapan itu cukup wajar karena pembahasan UU Tax Amnesty hanya memakan waktu 17 hari kerja. Bahkan, selain komisi XI yang membidangi hal tersebut, peserta sidang paripurna baru mendapatkan draft pembahasan sidang pada hari pengesahan UU tersebut. Tentunya pembahasan tersebut sangat terburu-buru dan tidak komprehensif.

Sebenarnya kebijakan ini bukan merupakan hal yang baru karena pemerintah Indonesia telah dua kali melakukan kebijakan pengampunan pajak atau Tax Amnesty, yakni pada 1984 dan 2008. Keduanya gagal meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Belajar dari dua kegagalan itu, seharusnya pemerintah bisa lebih hati-hati mewacanakan penetapan Tax Amnesty. Untuk membuat program ini berjalan dengan sesuai yang diharapkan, pemerintah masih perlu memperbaiki sistem kelembagaan, sistem administrasi, dan penataan regulasi pajak agar kebijakan bisa berhasil dan tidak kembali mengalami kegagalan.

.

.

sumber:

Info Kastrat
Departemen Kajian Strategis
BEM Kema FMIPA Unpad Kabinet Seru 2016
Lantangkan ide-ide berbahayamu!

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s